Tolak Kenaikan Pajak, Kades di Tulungagung Ancam Mogok Tarik SPPT | Tulungagung TIMES

Tolak Kenaikan Pajak, Kades di Tulungagung Ancam Mogok Tarik SPPT

Mar 04, 2021 13:29
Ketua AKD Tulungagung Mohamad Soleh saat dikonfirmasi usai hearing di Kantor DPRD Tulungagung (Foto: Muhsin/TulungagungTimes)
Ketua AKD Tulungagung Mohamad Soleh saat dikonfirmasi usai hearing di Kantor DPRD Tulungagung (Foto: Muhsin/TulungagungTimes)

TULUNGAGUNGTIMES - Puluhan kepala desa di Tulungagung menolak kebijakan kenaikan target penerimaan pajak yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Penolakan itu disampaikan oleh Asosiasi Kepala Desa (AKD) Tulungagung saat Hearing atau dengar pendapat dengan DPRD, Kamis (04/03/2021).

Sebanyak 50 Kepala Desa yang ikut dalam Hearing dengan DPRD Tulungagung itu menyampaikan keberatan terhadap kenaikan pajak Tahun 2021. Bahkan jika kebijakan tersebut tidak ditangguhkan Kepala Desa mengancam tidak mau memungut pajak dan tidak akan mengambil Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Kecamatan.

Baca Juga : Sosialisasikan Prokes, Anggota Satlantas Lumajang Blusukan ke Pasar Sayur Senduro

"Kepala Desa tidak akan mengambil SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dari Kecamatan, tadi sudah disampaikan ke Bapenda, jika tetap dinaikkan monggo SPPT dibagikan sendiri atau ditenderkan," kata Ketua AKD Tulungagung Mohamad Soleh usai Hearing.

Menurut Soleh, langkah ini bukan sebuah boikot, tapi ajakan untuk berkoordinasi dalam menjalankan kebijakan, karena jika kebijakan ini tidak ditangguhkan akan memberatkan masyarakat, dan kades beserta perangkat desa tidak sanggup untuk memungut pajak.

Soleh meyakini, langkah yang dilakukannya dengan para kades lainnya, merupakan bentuk memperjuangan kepentingan rakyat. Sebagai pemimpin ditingkat desa, ia tidak ingin memberatkan masyarakat. "Saya berjuang untuk masyarakat Tulungagung," tegasnya.

Dalam kebijakan menaikkan target pajak, Pemda Tulungagung sebenarnya sudah memberikan stimulus, tapi yang namanya stimulus, kata Soleh, kalau ditarik sewaktu-waktu akan tetap memberatkan masyarakat kembali.

Sebagai Ketua AKD, Soleh menginginkan kenaikan pajak dibuat secara bertahap atau tipis-tipis dengan tetap melakukan koordinasi agar tidak begitu memberatkan.

Baca Juga : Beli Rumah Dua Lantai di Taman Tirta, Bonus Kanopi

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung Heru Santoso mengatakan, hearing yang dilakukan intinya meminta untuk dievaluasi tentang kenaikan NJOP. "Kita juga meminta kepada Bupati melalui Bapenda agar nilai yang tidak kena pajak dievaluasi, dari di bawah Rp 60 juta saat ini untuk dinaikkan," katanya.

Sebagai wakil rakyat, Heru mengapresiasi usulan dari kawan-kawan AKD, dengan adanya usulan-usulan yang membangun roda Pemerintahan bisa berjalan secara baik. Dan yang terpenting menurut Heru, bahwa kebijakan pemerintah daerah harus prorakyat, apalagi di tengah pandemi covid-19 yang sedang melanda saat ini.

Topik
berita tulungagung Asosiasi Kepala Desa Tulungagung DPRD Tulungagung tolak kenaikan pajak

Berita Lainnya