09/12/2022 Atasi Banjir dari Hutan, Ketua JPIK: Harus Ada Perubahan Skema Pengelolaan Hutan | Tulungagung TIMES

Atasi Banjir dari Hutan, Ketua JPIK: Harus Ada Perubahan Skema Pengelolaan Hutan

Feb 04, 2021 16:36
warga membersihkan sampah kayu di sungai dari wilayah pegunungan di Desa Sumberagung, Rejotangan (Joko Pramono for Jarim TIMES)
warga membersihkan sampah kayu di sungai dari wilayah pegunungan di Desa Sumberagung, Rejotangan (Joko Pramono for Jarim TIMES)

Pewarta: Joko Pramono | Editor: A Yahya

TULUNGAGUNGTIMES - Banjir ancar menimpa 9 desa di 3 Kecamatan di Tulungagung, Rabu (3/2/21) sore. Ketiga kecamatan yang dilanda banjir ini adalah Rejotangan, Kalidawir dan Campurdarat. Peristiwa bencana ini selalu berulang tiap tahun dengan pola yang sama, air ancar berasal dari wilayah pegunungan yang sudah gundul.

Banjir ancar biasanya akan surut selang 1-2 jam. "Banjir ini dipicu kondisi hutan di area pegunungan yang gundul," terang Direktur Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi, M Ichwan Musyofa, Kamis (4/2/2021).

Baca Juga : Dentuman Misterius, Corona, dan Gara-gara (1)

Gundulnya hutan ini mengakibatkan air langsung meluncur ke tempat rendah lantaran tidak adanya pohon sebagai penahan air.

Tak hanya air, material tanah dan sampah kayu ikut turun, lalu memenuhi saluran air. Akibat terlalu banyaknya material dalam volume air yang menuju saluran air, menyebabkan air meluap ke pemukiman dan sawah warga.

"Situasi hutan kita tidak berubah sejak 20 tahun lalu, masih tetap gundul minim tutupan. Selama tidak diatasi, banjir akan jadi langganan," tegas Ichwan.

Pria yang juga menjadi Dinamisator Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) ini menyarankan, agar hutan dikelola rakyat, salah satunya melalui  Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Dengan skema IPHPS, warga boleh memanfaatkan hutan untuk kepentingan ekonomi, sekaligus juga diwajibkan untuk menanam pohon pelindung. "Percuma kalau masyarakat  tidak kita libatkan. Karena mereka akan mencuri pohon jika tidak mendapat manfaat," tutur Ichwan.

Saat ini skema IPHPS yang sudah berjalan berada di Desa Besole yang dikelola Kelompok Tani Hutan Agro Lestari. Wilayah Besole yang dulu menjadi langganan banjir dari pegunungan kini sudah berubah. "Kondisi ini tidak  lepas dari  kondisi  hutan yang tutupannya mulai membaik. Upaya para petani menanam pohon sudah membuahkan  hasil," sambung Ichwan.

IPHPS mengamanatkan kepada para petani untuk menanam pohon untuk melindungi lahan. Agar tetap bisa mendapatkan manfaat, pohon yang ditanam adalah jenis buah-buahan. AdaAda pula tanaman yang bisa dipanen pendek menengah, seperti  sengon. "Ada beban bagi petani pemegang IPHPS. Karena kalau tidak ada perbaikan akan dicabut izinnya," ungkap Ichwan.

Baca Juga : Jalan Nasional Jombang-Nganjuk Banjir, Picu Kemacatan 4 KM

Selama ini gundulnya hutan lantaran peralihan fungsi hutan sebagai lahan jagung. Lebih jauh Ichwan menyayangkan, selama ini tidak ada upaya reboisasi yang signifikan. Sehingga jika ada tutupan pohon pelindung malah dianggap menggangu tanaman di bawahnya.

Sementara itu Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Tulungagung, Soeroto mengatakan akan mengomunisasikan pada Perhutani untuk melakukan reboisasi hutan. “Karena Perhutani punya kerja sama dengan LMDH (lembaga masyarakat desa hutan) tentang penanaman jagung,” ujar Soeroto.

Senada, Soeroto juga menyoroti peralihan hutan menjadi ladang jagung turut menyumbang banjir ancar yang terjadi. “Ini yang membuat resapannya kurang lancar,” katanya.

Akibat minimnya resapan itu air tidak tersimpan dan meluncur turun.

Judul berita Atasi Banjir dari Hutan, Ketua JPIK: Harus Ada Perubahan Skema Pengelolaan Hutan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Topik
berita tulungagung berita banjir tulungagung

Berita Lainnya