Polemik Tempat Salat Jumat dan Terbitnya Perdes yang Dituding Diskriminatif di Tulungagung | Tulungagung TIMES

Polemik Tempat Salat Jumat dan Terbitnya Perdes yang Dituding Diskriminatif di Tulungagung

Jan 28, 2021 19:47
Ilustrasi, net
Ilustrasi, net

TULUNGAGUNGTIMES - Nyaris setahun, polemik tempat salat Jumat di Desa Betak, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung belum menemukan solusi. Masalah ini berawal pada sekitar bulan Maret 2020 lalu. Saat itu warga lingkungan Bonsari bagian timur Desa Betak, mengaku menjalankan edaran ormas yang memperbolehkan salat Jumat di tempat lain termasuk musala untuk mengurangi jumlah jemaah di masjid dan bertujuan menjaga jarak.

Menurut keterangan tokoh masyarakat yang juga pengurus musala tempat salat Jumat dilaksanakan, Zainal Abidin masalah ini sudah berkali-kali dibahas baik di desa atau tingkat kecamatan. Hasilnya, hingga kini tak menemukan jalan keluar meski peraturan desa (Perdes) telah diterbitkan pemerintah desa Betak.

Baca Juga : Berita Paling Dicari, Kartu Pra-Kerja Ungguli Sunda Empire

"Berkali-kali pertemuan baik di desa atau di Kecamatan, namun tak membuahkan kesepakatan. Justru, malah ada Perdes terkait masalah ini," kata Zaenal Abidin, Jumat (28/01/2021) dirumahnya.

Perdes yang dianggap tak menyelesaikan masalah itu justru bagi jemaah salat Jumat yang terus berjalan di Musala ini menjadi momok dan berbau intimidasi.

"Jika masih ada warga yang salat Jumat di sini, kami tidak dilayani jika mengurus surat menyurat di desa. Ini kan tidak benar, seharusnya salat Jumat menjadi urusan masing-masing pribadi dan agamanya bukan malah di-Perdes-kan," paparnya.

Saat dikonfirmasi, kepala desa Betak Catur Subagyo membantah jika Peraturan Desa yang dibuat melarang kegiatan ibadah warga. "Yang kita atur, tidak diperbolehkan mendirikan tempat ibadah salat Jumat baru. Salat Jumatnya boleh dan itu kewajiban umat Islam," kata Subagyo.

Pihak desa sebelum menerbitkan Peraturan Desa telah meminta masukan pada tokoh agama, kiai dan ormas dalam hal ini Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama desa Betak. Keputusan NU disebutkan kepala desa menyatakan pendirian tempat baru untuk penyelenggaraan salat jumat tidak memenuhi syarat.

"Di dusun Bonsari itu sudah ada dua masjid yang mendirikan salat Jumat, tempatnya juga masih dapat menampung seluruh warga. Jika semua orang atas dasar alasan tertentu lalu mendirikan salat Jumat sendiri-sendiri di Musala inilah yang harus diatur agar terjadi situasi yang kondusif," paparnya.

Baca Juga : Polemik Proyek RSI UNISMA, Ketua Dewan Made: 'Jangan Tumpul ke Atas Runcing ke Bawah'

Atas dasar hal itu, pemerintah desa meminta agar memfungsikan dua masjid yang sejak dahulu telah mendirikan salat Jumat. "Jadi urusan desa ini dalam membuat Peraturan Desa tidak membatasi kegiatan ibadah, hanya saja jangan sampai nanti setiap kelompok mendirikan salat jumat di tempat yang mereka inginkan. Diatur fungsi masjid dan fungsi musala," terangnya.

Kepala desa mengakui, masalah ini masih belum dapat diterima oleh warga yang terus melaksanakan salat Jumat di musala pasca Perdes diterbitkan. Untuk itu, pihaknya tetap melakukan pemahaman dan sosialisasi agar aturan yang telah di-Perdes-kan ini benar-benar dipatuhi guna menciptakan kerukunan dan persatuan masyarakat.

Bagi Subagyo, semua pihak diharapkan dapat menerima dengan baik. Pasalnya, sebelum diterbitkan Peraturan Desa telah melalui diskusi panjang dan meminta saran dan masukan dari berbagai pihak.

Topik
berita tulungagung polemik salat jumat polemik tempat salat jumat

Berita Lainnya