Asosiasi Kepala Desa Protes Kenaikan NJOP, Ini Penjelasan Bapenda Kabupaten Tulungagung | Tulungagung TIMES

Asosiasi Kepala Desa Protes Kenaikan NJOP, Ini Penjelasan Bapenda Kabupaten Tulungagung

Jan 19, 2021 17:30
Bapenda saat menerima AKD dalam audiensi kenailan NJOP di Tulungagung / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES
Bapenda saat menerima AKD dalam audiensi kenailan NJOP di Tulungagung / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES

TULUANGAGUNGTIMES - Protes yang dilakukan Asosiasi Kepala Desa (AKD) di Kabupaten Tulungagung  terhadap kenaikan pajak yang mencapai sepuluh kali lipat menjadi perbincangan publik. Terlebih lagi, kenaikan pajak dianggap sangat memberatkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. 

Protes tersebut dilancarkan AKD kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Tulungagung. 

Baca Juga : NJOP Naik Berpuluh Kali Lipat Saat Pandemi, AKD Tulungagung Desak Pemkab Menunda

Kepala Bapenda Pemkab Tulaungagung Endah Inawati saat dikonfirmasi membantah jika kenaikan mencapai puluhan kali lipat. "Sebenarnya kenaikan NJOP itu tidak 10 kali lipat," kata Endah melalui pesan tetulisnya, Selasa (19/01/2021).

Kepala Bapenda itu kemudian meluruskan, kenaikan nilai jual obyek pajak (NJOP) berdasarkan harga pasar dan sesuai dengan kajian akademik universitas Gajah Mada (UGM), Bapenda dan Kecamatan. "Terkait kenaikan PBB itu disebabkan adanya kenaikan NJOP baru," ujarnya.

Meski ada kebijakan kenaikan, disebutkan Endah, Bupati Tulungagung memutuskan untuk memberikan stimulus hingga 75 pesen terhadap pajak bumi dan bangunan (PBB) terhutang. "Namun demikian Bapak Bupati sudah memberikan stimulus 75 persen terhadap pajak PBB terhutang," ungkapnya.

Endah mengakui telah menerima kehadiran para kepala desa yang tergabung dalam AKD dan telah memahami jika ada kenaikan tidak membeBani masyarakat di tengah adanya wabah pandemi Covid-19 ini.

"Akan tetapi melihat situasi pandemi, AKD menghendaki kenaikan yang tidak memberatkan masyarakatnya. Dari permintaan AKD itu Bapenda melakukan evaluasi ulang terhadap penetapan pajak PBB terhutang tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, Perubahan nilai pajak pada obyek tanah di Tulungagung membuat para kepala desa meradang. Pasalnya, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun 2021 di Tulungagung mengalami kenaikan yang bisa dikatakan fantastis. Pasalnya, satu bidang tanah pada tahun ini bisa dikenakan pajak hingga 10 kali lipat atau bahkan lebih dari tahun sebelumnya.

"AKD tidak sepakat dengan kebijakan penyesuaian Nilai jual objek pajak (NJOP) kabupaten Tulungagung tahun 2021," kata ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Tulungagung, Muhamad Sholeh melalui wakil sekretaris, Anang Mustofa, Selasa (19/01/2021).

Pihak AKD sendiri menurut Anang, pada Senin 18 Januari 2020 kemarin telah datang meminta audiensi dengan Badang Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung untuk menyampaikan keberatan ini.

Baca Juga : Mantap, Pemkab Pamekasan Tambah Program Beasiswa Tahun Ini

"Alasannya, di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini banyak sektor usaha lumpuh sehingga ekonomi warga menurun," ujarnya.

Asosiasi Kepala Desa sebagai penyambung langsung keluhan warga, mengungkapkan dengan kebijakan penyesuaian NJOP itu otomatis tagihan PBB banyak mengalami kenaikan kHususnya PBB di lokasi persawahan atau pekarangan.

"Proses surveI penelitian objek pajak bumi dan bangunan oleh pemkab yang bekerja sama dg pihak ke 3 selama ini sama sekali tidak melibatkan kepala desa, hanya camat yg di undang padahal yang tau situasi lokasi di lapangan tentunya desa, dan pajak ini nantinya desa yang memungut langsung. Nah, imbasnya pada kepala desa yang bersentuhan langsung dengan wajib pajak," ungkap Anang yang juga kepala desa Kendalbulur ini.

Meskipun ada program stimulus hingga 75% subsidi di tahun 2021 ini, secara umum menurut AKD, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Tulungagung tetap akan mengalami kenaikan. "Belum lagi pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) akan otomatis menjadi meningkat atas kenaikan NJOP ini," terangnya.

Audiensi sendiri menurut keterangan Anang, ditemui langsung oleh kepala Bapenda Endah Inawati dan AKD telah menyampaikan keberatan kenaikan di tahun ini. "AKD berharap Pemkab menunda dulu kebijakan penyesuaian NJOP ini, masyarakat sedang kesulitan di masa pandemi Covid-19 ini," tegasnya.

 

Topik
berita tulungagung AKD Tulungagung bapenda kabupaten tulungagung

Berita Lainnya