Situasi rapat kerja DPRD Trenggalek dengan OPD pemrakarsa Ranperda RKIP
Situasi rapat kerja DPRD Trenggalek dengan OPD pemrakarsa Ranperda RKIP

TRENGGALEKTIMES- Sambut era industri 5.0 di tahun 2021, Panitia Khusus I DPRD Trenggalek memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Pembangunan Industri Kabupaten.

Ada dua OPD yang dilibatkan dalam pembuatan Ranperda Rancangan Pembangunan Industri, yakni Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan daerah (Bappeda Litbang).

Baca Juga : Tekan Penyebaran Covid, Pemkab Trenggalek Juga Berlakukan Pembatasan Aktivitas Masyarakat 

 

Hasilnya, ada beberapa poin peraturan yang perlu diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akhir tahun kemarin disahkan. Seperti contohnya Rancangan Pembangunan Industri harus sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut.

"Jangan hanya buat RPIK ini asal-asalan. Jangan sampai buat industri namun embrionya belum ada. Hal tersebut malah bisa jadi blunder dikemudian hari," ungkap Sukarudin saat pimpin rapat pansus 1 DPRD Trenggalek, Selasa (12/1/2021).

Sukarudin juga mewanti-wanti OPD yang terlibat dalam pembuatan Ranperda ini untuk menyamakan dengan masing-masing SDM yang ada di suatu kawasan tersebut. Mengingat potensi suatu wilayah selalu berbeda.

"Seperti industri olahan kayu, industri tekstil, kertas, makanan hingga tembakau tentunya harus disesuaikan dengan potensi yang ada pada wilayah tersebut," paparnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menjelaskan setelah selesainya pembahasan Ranperda ini pihaknya tinggal tunggu hasil evaluasi dari Gubernur Jatim. Selesai di evaluasi baru diparipurnakan.

Baca Juga : DPRD Banyuwangi Harapkan Semua Perusahaan Miliki IPAL 

 

"Tahap selanjutnya adalah evaluasi gubernur, dan dilakukan finalisasi. Jika tidak ada kendala kita lanjut paripurnakan dan bentuk Peraturan Bupati (Perbup)," pungkas Sukarudin.