Kepala Cabdindik Provinsi Jatim Sumiarso saat memberikan keterangan.(eko arif s/Jatimtimes)
Kepala Cabdindik Provinsi Jatim Sumiarso saat memberikan keterangan.(eko arif s/Jatimtimes)

Seiring dengan diamankannya sejumlah pelajar dalam aksi demo menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) di sejumlah daerah, termasuk di Kediri, menjadi perhatian khusus Cabang Dinas Pendidikan(Cabdindik) Provinsi Jawa Timur (Jatim) wilayah Kediri. Untuk mencegahnya, Cabdindik, berusaha membentengi siswa melalui peran orang tua serta segenap warga sekolah dan elemen masyarakat.

Kepala Cabdindik Provinsi Jatim Wilayah Kediri Sumiarso, mengaku, menyayangkan adanya keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan siswa tentang kebenaran sebuah informasi, sehingga mereka mudah terhasut oleh ajakan di media sosial.

Baca Juga : Membanggakan, Desa Prayungan di Bojonegoro Masuk Lima Besar PPID Award Jatim

"Kebijakan untuk mengantisipasi keterlibatan siswa agar tidak ikut-ikutan demo dan tidak terhasut medsos, melalui koordinasi dengan kepala sekolah, komite dan segenap elemen lainnya, seperti wali murid," ucap Sumiarso.

Kepala Sekolah diimbau untuk memberikan penjelasan kepada siswanya agar tidak ikut dalam aksi unjuk rasa. Sebab, kewajiban pelajar adalah belajar atau menuntut ilmu. Untuk itu Cabdindik Provinsi Jatim Wilayah Kediri akan mengeluarkan sebuah aturan yang wajib untuk ditaati siswa.

"Terkait itu kami akan menggerakan seluruh wali kelas, guru, kepala sekolah dan komite, untuk melarang anak-anak mengikuti demo. Dengan koordinasi juga bersama kepolisian dan pihak keamanan," ujarnya.

Unjuk rasa atau penyampaian pendapat merupakan kebebasan setiap warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang. Namun, dalam aksi unjuk rasa tidak diperkenankan secara anarkis dan membawa barang-barang yang berbahaya.

Cabdindik Provinsi Jatim Wilayah Kediri telah menginventarisir pelajar yang diamankan aparat keamanan saat hendak ikut aksi demo ke Gedung DPRD Kota Kediri, Rabu (21/10/2020) kemarin. Jumlahnya 15 an orang siswa. 

Mereka tercatat sebagai pelajar dari tingkat SMP, SMA dan SMK. Tidak hanya berasal dari Kediri saja, tetapi ada yang datang dari Nganjuk. Pihak Cabdindik telah menangani persoalan tersebut dengan memberikan pembinaan terhadap mereka.

"Sudah kita berikan pembinaan. Kemudian kami sampaikan terima kasih kepada kepolisian, karena prinsipnya kepolisian melindungi anak-anak kita. Seyogianya anak-anak atau pelajar menjadi tanggung jawab bersama. Guru di sekolah, orang tua di rumah dan juga masyarakat," tegasnya.

Baca Juga : Tingkatkan Partisipasi, KPU Fasilitasi Pemilih Disabilitas

Disinggung sanksi bagi pelajar yang melanggar aturan tersebut, Sumiarso mengaku, berupa pembinaan. Sebab menurutnya, anak-anak sangat berpotensi melakukan hal itu. Mereka mudah terhasut oleh ajakan yang belum tentu benar.

"Makanya bila salah arah, apabila membaca informasi yang kurang paham, saya imbau supaya bertanya kepada yang paham, dan guru terbuka ketika dimintai keterangan oleh siswa," tutupnya.

Perlu diketahui, jumlah peserta didik tingkat SMA dan SMK di bawah naungan Cabdindik Provinsi Jawa Timur Wilayah Kediri mencapai 100 ribu an orang. Mereka berasal dari sekitar 200 lembaga sekolah di Kota dan Kabupaten Kediri.