Pengacara Nanang Rohmat, yakni Apriliawan Adi Wasisto, saat di SPK Polres Tulungagung / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Pengacara Nanang Rohmat, yakni Apriliawan Adi Wasisto, saat di SPK Polres Tulungagung / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Anggota DPRD Tulungagung yang juga ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) Tulungagung Riska Wahyu Nurfitasari kembali dilaporkan. Jika sebelumnya dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD, kali ini legislator hasil pergantian antar-waktu (PAW) tersebut dilaporkan ke polisi.

Pelapornya adalah Nanang Rohmat. "Aduan atau laporan kami ini mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik," kata kuasa hukum Nanang Rohmat, Apriliawan Adi Wasisto, Kamis (10/09/2020).

Baca Juga : Sopir Ganteng Asal Trenggalek Diciduk di Kamar Kos saat Jualan Pil Setan

Dalam laporannya, selian Riska Wahyu Nurfitasari, Nanang Rohmat juga melaporkan Eko Puguh Prastijo, warga Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung.

"Klien saya ini merasa dicemarkan nama baiknya karena Riska mengatakan dalam video yang diunggah bahwa Keadaan di Tulungagung begitu parah karena adanya perbuatan Nanang Rohmat," ujarnya.

Saat itu, atau tepatnya pada 8 Mei 2020, kedudukan Nanang Rohmat masih sebagai ketua DPC PBB Kabupaten Tulungagung. Poin lain yang dilaporkan terkait ucapan Riska yang menuduh Nanang Rohmat telah memotong gajinya sebagai anggota dewan sebesar  Rp 20 juta per bulan.

"Tudingan lain, klien kami ini dituduh tidak menjalankan tugas sebagai ketua DPC PBB dengan baik. Lalu, dianggap tidak transparan terkait dana lainnya kepada pengurus yang lain," paparnya.

Mengapa ada terlapor kedua, yakni Eko Puguh Prastijo, dalam laporan yang disampaikan? Adi menerangkan bahwa kedudukan terlapor karena akun Facebook yang digunakan untuk mengunggah video Riska.

"Video ini diunggah di akun terlapor atas nama Eko Puguh. Dari unggahan ini, timbul persepsi negatif dan menimbulkan cemoohan di masyarakat," terangnya.

Sementara itu, Nanang Romhat sebagai pelapor yang turut datang ke mapolres menegaskan bahwa dirinya saat dilaporkan hingga kini secara de facto merupakan ketua DPC PBB Kabupaten Tulungagung.

"Saya terpilih di muscab. Adapun akhirnya DPP tidak memberikan surat keputusan (SK) ke saya, itu hal lain. Saya melaporkan ini karena perbuatan yang menuduh saya di media sosial itu telah merugikan," paparnya.

Nanang menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum dan pihak kepolisian terkait masalah yang dilaporkan. Namun, Nanang juga memastikan bahwa laporan di Badan Kehormatan juga tetap akan diteruskan.

Baca Juga : OPS Tumpas Semeru 2020, Polresta Malang Kota Bekuk 32 Orang

"Proses di Badan Kehormatan tetap kami kawal. Untuk di kepolisian ini, kami percayakan pada pengacara dan pihak kepolisian," jelasnya.

Pelaporan yang disampaikan ke SPKT tidak serta merta diterima. Menurut KSPK Aiptu Sunarto, surat aduan atau laporan tentang ITE harus dikomunikasikan dulu dengan satreskrim untuk melihat terpenuhinya unsur pidana atau tidak.

"Bukan kami tolak. Tapi kita minta agar dikosultasikan dulu ke reskrim. Baru jika dikaji terpenuhi, maka kita terbitkan LP-nya," kata Sunarto.

Sementara itu, Riska Wahyu Nurfitasari saat dikonfirmasi belum memberikan respons. Sedangkan Eko Puguh Prastijo saat dihubungi mengatakan akan menghormati dan mempelajari dulu materi laporan terkait dirinya.

"Saya didatangi Riska sama Azis. Jadi, saya tidak tahu apa yang disampaikan itu benar apa tidak. Bukan tanggung jawab saya ketika yang disampaikan itu ternyata tidak benar. Mau dibuktikan di hukum yang mana, silakan berproses. Saya mengalir saja. Niat saya ini kan menolong," kata Eko Puguh saat dihubungi.

Sebelum melangkah, Eko juga telah berkoordinasi dengan DPP PBB. Dan berdasarkan petunjuk itu, dirinya menjadi tahu masalah yang terjadi di internal partai tersebut.