Buntu, Warga Terdampak Proyek Bendungan Baggong Bakal Layangkan Gugatan ke PN | Tulungagung TIMES
penjaringan-bakal-calon-jatimtimes099330c15d1b4323.jpg

Buntu, Warga Terdampak Proyek Bendungan Baggong Bakal Layangkan Gugatan ke PN

Sep 08, 2020 18:44
Musyawarah antara kepala dan staf ATR/BPN Trenggalek dan warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong Trenggalek
Musyawarah antara kepala dan staf ATR/BPN Trenggalek dan warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong Trenggalek

Persoalan rendahnya ganti rugi harga tanah yang dipakai untuk proyek pembangunan bendungan Bagong, berbuntut panjang. Warga Desa Sumurup dan Sengon pun akhirnya berencana untuk melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek. Pasalnya, dari hampir delapan kali bermusyawarah dengan panitia BPN, hasilnya buntu. Tak ada titik terang atas keluhan warga.

Rencana warga melayangkan gugatan ke PN itu, mendapatkan tanggapan Kusworo Sjamsi Kepala ATR/BPN Trenggalek. Dirinya  mempersilahkan warga untuk melayangkan gugatan ke PN Trenggalek.

Baca Juga : 1.106 Pasangan di Sleman Pegatan Saat Pandemi, Gugatan Istri Mendominasi

Menurutnya, dalam proses semua berkas sudah masuk dan telah melalui proses penilaian appraisal. Bahkan tim sudah menyampaikan ke masyarakat terdampak proyek bendungan terkait hal itu.

"Memang saat ini merupakan kesempatan masyarakat untuk mengajukan keberatan. Pada intinya masyarakat minta membatalkan nilai hasil appraisal dan mengajukan proses penilaian ulang," ungkap Kusworo, Selasa (08/09/20).

Lanjutnya, semua tuntutan tidak mungkin dilakukan karena proses sudah dilakukan bersama-sama masyarakat. Dimana appraisal menyatakan tidak mungkin melakukan perubahan penilaian.

"Jadi tuntutan mereka hanya bisa di selesaikan di pengadilan negeri. Pasalnya, ini merupakan program nasional, jadi benar-benar dipantau. Apalagi dalam proses pengadaan tanah semua telah diatur dan sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2012," tuturnya.

Sementara terkait pendataan material yang dinilai tidak sesuai, Kusworo menerangkan, jika hal tersebut merupakan hasil pendataan dari petugas yang ada di lapangan.

"Terkait pendataan bangunan, kita dibantu oleh Dinas PUPR dan mereka yang melakukan pendataan di lapangan. Kita tinggal input hasilnya saja," ujarnya.

Kusworo juga mengatakan, jika masih ada pendataan yang tertinggal atau belum masuk dalam hitungan, masuk atau tidaknya akan dibicarakan kembali. Sedangkan terkait nilai harga, pihaknya mengaku tidak tahu, karena hal tersebut merupakan bagian dari appraisal.

Sementara itu, Marwan selaku koordinator perwakilan warga terdampak menerangkan, harga yang diumumkan terlalu rendah. Bahkan menurut Marwan tidak bisa digunakan untuk membeli tanah dengan luasan yang sama.

"Jadi tentang kesepakatan harga kemarin itu belum ada. masyarakat hanya menerima pengumuman saja terkait dengan harga per meter," ujar Marwan usai gelar aksi damai.

Baca Juga : Berkah, Terancam Kekeringan Sebagian Besar Wilayah di Tulungagung Diguyur Hujan "Kiriman"

Marwan menuturkan, pihaknya sudah berupaya melakukan musyawarah hingga delapan kali dengan panitia BPN namun hasilnya nihil. Setelah ada pengumuman appraisal, masyarakat memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan sanggahan ke pengadilan.

"Jadi dengan sisa waktu dua hari ini kami akan mengajukan keberatan ke pengadilan negeri," tegasnya.

Dipaparkan Marwan, harga yang diumumkan tersebut merupakan harga tanah sawah. Dengan nilai yang dihargai Rp 175 ribu per meter. Tuntutan masyarakat sebenarnya sederhana, yaitu nilai jual bisa dibelikan rumah, sawah dan usaha lain lagi sebagai gantinya.

"Kami tidak menuntut berapa kali lipat. Namun kami ada bukti jual beli terakhir dari masyarakat sebelum adanya penlok itu lebih dari harga itu," pungkasnya.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Berita Trenggalek

Berita Lainnya