Anggota DPRD, Imam Kambali (Joko Pramono for Jatim TIMES)
Anggota DPRD, Imam Kambali (Joko Pramono for Jatim TIMES)

Anggota DPRD Tulungagung, Imam Kambali menyoroti banyaknya “numpang KK” saat pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Seperti diketahui, PPDB dilakukan dengan berbagai jalur. Salah satunya melalui jalur zonasi dengan melihat jarak terdekat dari sekolah.

Baca Juga : Tak Terima Seleksi PPDB Pakai Prioritas Usia, Wali Murid Ancam Demo Nadiem Makarim

Prosentase jalur ini sekitar 50 persen dari total pendaftaran. Mirisnya, demi masuk ke sekolah yang diinginkan, banyak cara dilakukan, termasuk numpang KK pada keluarga yang tinggal di dekat sekolah.

Aktivitas numpang KK dilakukan agar siswa yang bersangkutan bisa diterima di sekolah yang diinginkan.

Imam Kambali menegaskan numpang KK tidak perlu dilakukan. Hal itu merupakan salah satu cara yang tidak jujur. Pihak sekolah harusnya lebih tegas memeriksa untuk memurnikan zonasi yang sebenarnya.

“Seharusnya tidak dilakukan untuk numpang KK pada tetangga sekolah,” ujar Imam Kambali tegas.

Kambali mencontohkan, siswa yang rumahnya berjarak sekitar 1 kilo dari rumah harus kehilangan haknya untuk sekolah terdekat lantaran aktivitas curang ini.

Dirinya mencontohkan di salah satu sekolah SMA di wilayah Kedungwaru, siswa yang rumahnya berada di Desa Sobontoro yang berada di utara RSUD dr. Iskak tidak bisa mendaftar ke sekolah terdekat. Pihak sekolah berdalih jarak rumahnya terlalu jauh dari sekolah.

“Hanya jarak 600 meter yang bisa masuk ke zonasi, padahal banyak di sekitar sekolah itu yang numpang KK,” tegasnya.

Aktivitas numpang KK ini biasanya dilakukan setahun sebelum pendaftaran.

Aktivitas numpang KK juga akan berimbas dengan banyaknya antrean di Dispendukcapil. Pasalnya untuk numpang KK juga melakukan proses perubahan KK. Setelah selesai menempuh sekolah, mereka juga akan mengubah KK ke keluarga aslinya.

“Oleh karena itu harus ada peraturan, apakah perda atau perbup yang penting dilarang numpang KK untuk memurnikan zonasi yang sebenarnya,” kata Kambali.

Baca Juga : Para Guru di Kota Kediri Bersiap Sambut Penerapan New Normal

Nantinya peraturan yang baru untuk PPDB wajib mengikuti KK orang tua dan memperhitungkan asal sekolah siswa.

Dirinya memisalkan, siswa yang asal sekolahnya masuk wilayah Kecamatan Sendang, tapi KK nya masuk Kecamatan Kedungwaru. Padahal jarak antara Sendang dan Kedungwaru sekitar 14 kilometer dan wilayah pegunungan.

“Jangan sampai terjadi seperti ini, asal sekolah juga menjadi perhitungan zonasi,” terangnya.

Dirinya sudah banyak menerima laporan dari keluarga siswa yang gagal masuk sekolah karena terhalang zonasi. Dari informasi yang diterimanya, numpang KK utamanya di dekat sekolah favorit sekitar 60 – 90 siswa.

Saat disinggung adanya jual beli numpang KK, politisi asal partai Hanura ini mengaku tidak mengetahui hal itu.

Pihaknya akan mengusulkan evaluasi PPDB saat ini dengan Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah. Untuk tingkat SMA pihaknya akan memasukkan aspirasi ke DPRD Provinsi.