Kapolres Tulungagung,  AKBP Eva Guna Pandia memeriksa beras bantuan dari Kapolri (foto : Joko Pramono/jatim Times)
Kapolres Tulungagung, AKBP Eva Guna Pandia memeriksa beras bantuan dari Kapolri (foto : Joko Pramono/jatim Times)

Ratusan paket sembako mulai didistribusikan di wilayah Kabupaten Tulungagung. Terbaru, 608 paket sembako dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) didistribusikan melalui Polres Tulungagung.

Bantuan itu diperuntukan bagi pekerja di sektor industri kreatif dan pariwisata yang terdampak Covid-19. Serta yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui berbagai program jaring pengaman.

Baca Juga : Pantau Lumbung Pangan Desa Sempol, Kapolsek Maospati Apresiasi Gotong Royong Warga

Terkait penerima bantuan sembako Kemenparekraf, Kapolres Tulungagung AKBP Eva Guna Pandia, menyampaikan sudah ada nama dan alamat pastinya.

“Ini sudah ada nama dan alamatnya, nanti akan kita serahkan ke Bhabinkamtibmas bekerjasama dengan Babinsa memberikan bantuan kepada masyarakat,” ucap Eva Guna Pandia, Jum’at (29/5/2020).

Bantuan sembako dari Kemenparekraf itu berupa beras, minyak dan gula. Pembagian dilakukan menggunakan kendaraan dinas milik Polres dan disebar ke 19 Kecamatan yang ada di Tulungagung.

Tak hanya bantuan sembako daei Kemenparekraf, bantuan lain pun mengalir daei Kapolri. Dimana ada 10 ton beras dari Kapolri yang juga akan dibagikan kepada masyarakat. 

Eva Guna Pandia mengatakan, untuk bantuan beras dari Kapolri saat ini merupakan gelombang pertama. 

“Ini periode pertama yang kita bagikan pada masyarakat. Nanti akan ada periode kedua juga sebanyak 10 ton,” terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Eni Agustin membenarkan jika bantuan yang diberikan kali ini diperuntukan bagi pekerja wisata yang terdampak Covid-19.

“Ini untuk pelaku wisata,” ujar Eni.

Baca Juga : Hati-Hati! OTG di Kota Kediri Meningkat, Penularan Lokal Bisa Naik

Saat disinggung bantuan untuk pekerja seni yang terdampak Covid-19, Eni menjelaskan jika saat ini sudah dilakukan pendataan terhadap pekerja seni. Dari pendataan yang dilakukan ada sekitar seribuan pekerja seni yang terdampak.

“Ada sekitar seribu sekian dari sekitar 1.400 an,” terangnya.

Terkait larangan adanya pemanfaat yang menerima double atau ganda bantuan dari pemerintah, Eni akan berkoordinasi dengan pihak desa untuk melakukan pendataan.

“Nanti kita kros cekan dengan pihak desa. Kalau nanti sudah mendapat dari sumber yang lain maka tidak dapat,” tandasnya.