Fix, Pemda Malang Raya Sepakat Ajukan PSBB | Tulungagung TIMES
penjaringan-bakal-calon-jatimtimes099330c15d1b4323.jpg

Fix, Pemda Malang Raya Sepakat Ajukan PSBB

Apr 29, 2020 07:05
Suasana rapat antara perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama tiga kepala daerah Malang Raya di Kantor Bakorwil III Malang, Selasa malam (28/4). (Foto: Istimewa)
Suasana rapat antara perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama tiga kepala daerah Malang Raya di Kantor Bakorwil III Malang, Selasa malam (28/4). (Foto: Istimewa)

Pemerintah daerah (Pemda) di Malang Raya mantap bersinergi soal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat antara perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama tiga kepala daerah Malang Raya di Kantor Bakorwil III Malang, Selasa malam (28/4).

Tiga kepala daerah Malang Raya, yakni Wali Kota Malang Sutiaji, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, serta Bupati Malang Sanusi sama-sama menilai ketiga wilayah tersebut sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. 

Maka langkah bersama ini diambil sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemprov Jatim, Benny Sampirwanto, menyatakan prosedur yang harus dilakukan oleh tiga kepala daerah Malang Raya untuk mengajukan PSBB harus sesuai dengan Permenkes No. 9 tahun 2020.

Kemudian, ketiga kepala daerah nantinya akan dikumpulkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk saling menyamakan sinkronisasi penerapan PSBB. 

"Jadi atas usulan itu (PSBB), bu Gubernur akan mengundang Forpimda Malang Raya. Di sana akan membahas betul, kemauannya apa, kabupaten/kota presentasi sesuai dengan Permenkes no. 9 tahun 2020 dan dievaluasi oleh Forpimda Provinsi. Jadi Perwali dan Perbup, itu merujuk pada Pergub, ada sinkronisasi. Sehingga tidak ada saling bertentangan atau bagaimana," jelasnya.

Menurut Benny, jika mengacu pada aturan di Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, sejumlah kriteria harus dipenuhi pemerintah daerah.

Di antaranya, berkaitan dengan jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat Covid-19 yang meningkat serta menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. 

Serta, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian di wilayah atau negara lain. 

"Kalau itu nilainya sudah 8 maka PSBB. Kalau masih nilainya 6 sampai 7, itu bisa diberlakukan PSBB atau tidak diberlakukan PSBB. Jadi nanti masing-masing kabupaten/kota juga menginformasikan skoring di daerahnya masing-masing," imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala Bakorwil III Malang, Syaichul Ghulam menyatakan hasil dari keputusan rapat semalam langsung dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur. Untuk selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. 

"Kita ajukan ke gubernur dulu, karena nanti gubernur akan menyampaikan ke kementerian pusat. Bahwa tekatnya dari kepala daerah yang ada di Malang Raya itu (PSBB). Semuanya nanti kita laporkan. Perkara nanti diadakan skoring, itu nanti kan kementerian kesehatan," terangnya. 

Ia menambahkan, untuk pengajuan PSBB memang harus sesuai prosedur dan melalui kajian-kajian terlebih dahulu. Sebab, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pemerintah daerah. 

"Kan syarat-syarat harus ada (untuk PSBB). Skoring sekian, jaring pengaman sosial dan lain-lain sekian, itu harus ada. Kita akan sampaikan secepat mungkin. Tahapan berikutnya kita ajukan ke gubernur sesuai dengan keinginan dan kesepakatan tiga kepala daerah," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Malang Berita Malang

Berita Lainnya