Sosiolog Imam B Prasodjo mengingatkan atas besarnya anggaran dari pemerintah untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus covid-19. Dengan nilai Rp 405,1 triliun yang akan digelontorkan itu, Imam tegas mewanti-wanti pemerintah.
"Pasti akan ada setan-setan dengan anggaran besar itu," ucapnya dalam acara di salah satu televisi swasta nasional, Selasa (31/3/2020) malam kemarin.
Peringatan itu dilontarkan ke pemerintah dengan berbagai kasus bencana yang anggarannya masih saja disunat atau dikorupsi oleh para oknum.
Apalagi dengan anggaran saat ini yang telah membuat keuangan negara diprediksi mengalami defisit sekitar 5 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).
Imam juga menyoroti peringatannya itu dengan dasar adanya kasus keterlambatan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis di rumah sakit rujukan. Menurutnya, hal itu dimungkinkan ada orang atau kelompok yang 'bermain'.
"Kalau itu terjadi, bagaimana tindakan pemerintah? Kita tahu bagaimana birokrat kita. Sangat panjang," ujarnya.
Tak hanya memberikan peringatan terkait anggaran senilai Rp 405,1 triliun yang rawan disalahgunakan atau dikorupsi oleh para oknum, Imam juga memberikan masukan terkait pola komunikasi dan sosialisasi terkait virus Covid-19 ke masyarakat.
Dengan tegas dirinya menyampaikan, pidato-pidato terkait hal itu diperlukan pola yang disesuaikan dengan heterogennya masyarakat Indonesia. Sehingga akan lebih efektif dan efisien dengan hasil masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran terkait bahaya virus Covid-19.
"Ini butuh para champion lokal. Perlu multi orang, multi mulut. Bukan orang-orang yang biasa pidato, tapi pasukan lokal. Jubir yang pas agar warga faham," terangnya.
Masyarakat perlu digerakkan dalam melawan secara bersama-sama virus Covid-19 ini. Tapi, tegas Imam, pemerintah harus memfasilitasi hal itu.
Pengorganisasian masyarakat menjadi urgen untuk dipimpin pemerintah. Tak hanya sosialisasi untuk pengetahuan dan penyadaran saja, tapi juga dalam mengeksekusi anggaran besar penanganan Covid-19 di tingkat lapangan.
Sehingga anggaran itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat sasaran yang membutuhkannya di tengah dampak Corona yang membuat sendi-sendi perekonomian lumpuh.
"Birokrasi kita panjang. Ini perlu adanya keterlibatan masyarakat yang terorganisir sehingga anggaran bisa dirasakan. Ini urusan perut yang tak bisa menunggu birokrasi yang panjang," tegasnya.
Dia mencontohkan, pemerintah bisa mengawal berbagai jaring sosial di lapangan melalui para relawan.
Sebagai informasi, anggaran sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan dan pencegahan virus Covid-19 dipergunakan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
Termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha untuk menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi. Di sektor itu pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 150 triliun.
Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, yang meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter.
Sedangkan untuk jaring pengamanan sosial yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik dialokasikan Rp 110 triliun. Terakhir, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR.