Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Peristiwa

Bulog Tegaskan Hanya Suplay 20 Persen Kebutuhan BPNT di Tulungagung, 80 Persennya Darimana?

Penulis : Anang Basso - Editor : Sri Kurnia Mahiruni

02 - Mar - 2020, 17:15

Kabulog Sub Divre V Tulungagung, Irli Dwi Putri (Foto: Anang Basso/ TulungagungTIMES)
Kabulog Sub Divre V Tulungagung, Irli Dwi Putri (Foto: Anang Basso/ TulungagungTIMES)

Mahalnya harga sembako, khususnya beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (PKM) di Tulungagung selama ini tidak terkait langsung dengan pihak Bulog. Hal itu disampaikan oleh Kepala Perum Bulog Sub Divre V Tulungagung, Irli Dwi Putri, Senin (02/03) siang di kantornya.

Menurut Irli, untuk kebutuhan sembako yang disalurkan Dinas Sosial KBPP dan PA melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bulog bukan menjadi penyedia tunggal, namun boleh menyuplay beras itu.

"Sesuai imbauan, karena beras di Bulog melimpah dan tidak terserap maka diimbau agar ikut menyuplay. Namun, juga boleh mengambil beras dari pihak lain. Jadi Bulog bukan menjadi penyedia tunggal atau memonopoli pengadaan beras tersebut," kata Irli.

Meski selama ini pihak Bulog sudah menyuplay beras program BPNT ini, khusus di Tulungagung pihak Bulog selama ini hanya menyuplai 20 persen dari kebutuhan seluruhnya.

"Sejak bulan Oktober itu kami hanya menyuplay 20 persen untuk Kabupaten Tulungagung. Tapi masyarakat taunya itu adalah beras Bulog," ujarnya.

Pihak Bulog tidak tau dimana suplayer memenuhi yang 80 persen kebutuhan dari program Bantuan Pangan Non Tunai tersebut. Jika kini banyak permasalahan terkait kualitas beras yang diterima PKM, Bulog akan tau apakah beras itu dari pihaknya atau bukan.

"Yang terjadi suplayer jalan sendiri-sendiri, tapi jika ada beras kualitas buruk atau ada masalah selalu masyarakat taunya Bulog, padahal beras dari tempat lain," jelasnya.

Pihaknya telah menjelaskan pada Dinas Sosial KBPP dan PA agar pihak Bulog tidak menjadi kambing hitam atau bumper jika ada permasalahan.

"Kami sudah sampaikan ke dinas, karena tidak semua kebutuhan beras mengambil ke kami, kemudian jika ada masalah disalahkan Bulog, ini kan hanya jadi bumper," terangnya.

Terkait selisih harga, menurut Irli para suplayer seharusnya dapat menjelaskan berapa harga dasar dari Bulog, kemudian untuk biaya pengolahan, pengemasan hingga distribusi.

"Beras yang dikeluarkan Bulog seperti apa, jika tidak sesuai maka bisa ditanyakan ke suplayer darimana asal beras yang disalurkan itu," paparnya.

Kedepan, atau tepatnya Rabu, 4 Maret 2020 depan pihaknya menjadwalkan ketemu pihak Dinas Sosial KBPP dan PA Kabupaten Tulungagung dan para suplayer. Agenda pertemuan itu diataranya menurut Irli, akan membahas tentang suplai beras yang mulai bulan Maret ini sepenuhnya dari Bulog dengan standar premium.

"Jika beras sudah sepenuhnya dari kami dengan kualitas premium, kami akan bisa mengontrol dan jika ditemukan yang diterima bukan beras premium sebagaimana standart dari Bulog, maka kami dapat menindaklanjuti aduan masyarakat itu," tegasnya.

Sebelumnya, sembako yang seharusnya menjadi hak warga miskin di Tulungagung, diduga menjadi ladang bisnis oknum suplayer dalam beberapa bulan ini. Jika sebelumnya, agen atau penyalur bebas memilih beras yang bagus untuk dijual ke Keluarga Penerima Manfaat (PKM), namun sejak akhir tahun 2019 mereka harus menerima droping yang sudah ditentukan oleh Dinas Sosial KBPP dan PA Kabupaten Tulungagung.

"Saya sebagai penyalur kadang juga geram, katanya beras yang dikirim adalah beras premium atau medium tapi nyatanya juga beras jatah Bulog yang biasa diterima warga sebelumnya," kata AHS, salah satu agen atau penyalur di wilayah Kecamatan Sumbergempol, Minggu (01/03) siang.

Dirinya lebih memilih belanja sendiri ke grosir dengan pilihan beras yang lebih bagus dan harga lebih murah. Namun, keinginan penyalur atau agen dibatasi oleh tekanan atau aturan yang diduga sudah dimonopoli yang digariskan dari dinas.

"Hitung-hitungan anggaran 150 ribu, misalkan kita belanjakan beras premium harga termahal 120 ribu. Sisa 30 ribu masih dapat telur satu kilogram lebih," jelas AHS.

Para agen atau suplayer menurut AHS berharap dapat kembali ke aturan yang berpihak ke PKM bukan ke kepentingan suplayer seperti sebelum aturan diubah.

"Dulu bisa belanja sendiri enak, tapi sekarang harus ambil dari distributor tunjukan," ujarnya.

Saat keluhan para agen atau penyalur disampaikan pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), bukan malah diperjuangkan agar kembali ke skema, namun justru agen diminta mengikuti prosedur yang telah digariskan dinas sosial.

"Para agen sudah pernah menyampaikan, tapi tetap saja harus mengikuti prosedur baru. Sedangkan para pendamping malah terkesan membela kepentingan suplayer," ungkap AHS.

Di sisi lain, para agen atau penyalur merasakan sisi positif dari upaya dinas yang menyeragamkan beras dan telur serta jumlah yang diberikan menjadi sama untuk masing-masing KPM. Namun, para agen dan penyalur sering susah menjelaskan nilai uang dengan barang ketika dibandingkan dibelanjakan ke toko biasa.

"Kemarin sudah dikumpulkan, katanya kali ini (bulan Maret) berasnya bagus dan premium, coba kita tunggu karena sebentar lagi waktunya pencairan," paparnya.

 


Topik

Peristiwa tulungagung berita-tulungagung Irli-Dwi-Putri Keluarga-Penerima-Manfaat Bantuan-Pangan-Non-Tunai Kecamatan-Sumbergempol Tenaga-Kesejahteraan-Sosial Kecamatan


Bagaimana Komentarmu ?


JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Tulungagung Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Anang Basso

Editor

Sri Kurnia Mahiruni