Beda dengan AKD, Banyak Kades di Tulungagung Pertahankan Sekdes Berstatus PNS | Tulungagung TIMES
penjaringan-bakal-calon-jatimtimes099330c15d1b4323.jpg

Beda dengan AKD, Banyak Kades di Tulungagung Pertahankan Sekdes Berstatus PNS

Feb 07, 2020 20:05
Kades Sidorejo Danang Catur Budi Utomo dan Agus Rifai Kades Mojosari / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES
Kades Sidorejo Danang Catur Budi Utomo dan Agus Rifai Kades Mojosari / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES

Meski sejumlah pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) meminta sekretaris desa (Sekdes) berstatus Pegawai negeri sipil (PNS) untuk ditarik dengan dalih Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, namun sejumlah kepala desa masih menghendaki Sekdes dipertahankan. Salah satu desa yang tetap mempertahankan adalah desa Sidorejo Kecamatan Kauman yang memiliki Sekdes PNS atau ASN.

"Kalau saya berpendapat untuk apa minta ditarik saat ini, toh tanpa ditarik jika masa waktunya habis atau pensiun maka Sekdes akan berhenti sendiri dan bisa diganti sesuai Undang-Undang yang berlaku," kata Danang Catur Budi Utomo yang juga mantan ketua Asosiasi Kepala Desa, Jumat (07/02) sore.

Lanjutnya, meski ada beberapa sekretaris desa berstatus PNS yang dianggap gagap teknologi (gaptek), pihak kecamatan memberikan pendampingan sehingga tetap bisa melaksanakan tugasnya. "Selain itu desa banyak yang mengangkat operator, jadi bukan alasan jika Sekdes PNS Harus Ditarik untuk saat ini," paparnya.

Selain itu, jika sekretaris desa berstatus PNS maka pihak desa diuntungkan karena tanah bengkok yang seharusnya dilokasikan untuk Sekdes justru dapat dialihkan menjadi sumber pendapatan desa. "Akhirnya pendapat asli desa (PAD) nya bertambah dan dapat dinikmati masyarakat," ujar Danang.

Danang mengakui, meski Sekdes PNS sudah mendapatkan gaji dari negara, pihak desa masih memberikan bengkok sebagai tambahan hasil dan operasional. "Luasnya tidak sama, tergantung desa masing-masing. Namun, masih banyak yang masuk sebagai kas desa dan menjadi pendapatan asli desa," ungkapnya.

Senada dengan Danang, Kepala desa Mojosari Agus Rifai yang sekretaris desanya sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil juga ingin mempertahankannya untuk bekerja didesa.

"Jika Sekdes tidak PNS disini bengkok yang diterima 2,5 bau. Karena sekarang sudah diangkat sebagai PNS maka hanya menerima setengahnya. Nah, sisanya ini masuk ke pendapatan asli desa," kata Agus.

Jika kelak Sekdes baik yang diangkat atau PNS yang ditugaskan jadi Sekdes sudah purna tugas, dirinya sepakat untuk dilaksanakan pengisian perangkat serentak. "Suatu saat pasti juga purna masa tugasnya, bisa saja dilaksanakan penjaringan dan penyaringan serentak," terangnya.

Sebelumnya, Sebelumnya, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Muhammad Sholeh menegaskan jika pihaknya meminta agar Sekdes yang berstatus Pegawai Negeri Sipil minta agar ditarik. Alasan yang menjadi dasar agar Sekdes PNS ditarik menurutnya adalah UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mengamanatkan bahwa kedudukan Sekdes merupakan perangkat desa.

"Intinya Sekdes itu punya SK kepala desa bukan SK Bupati, jelas ya," kata Sholeh.

Karena sudah menjadi aturan, pihak kepala desa ingin agar ada kejelasan mengenai posisi Sekdes sehingga jika ada sekdes di desa yang berstatus PNS boleh diganti tanpa harus menunggu SK mutasi.

"Jika ada penjaringan atau penyaringan itu tidak harus menunggu Sekdes ditarik. Mengapa tidak ditarik, sambil menunggu Sekdes baru dilantik agar tidak terjadi kekosongan," terangnya.

Dari sekitar 130 sekretaris berstatus PNS, AKD tidak mempermasalahkan hal lain termasuk tidak paham IT atau tidak dapat mengoperasikan komputer. Namun, Sholeh kembali menegaskan jika kedudukan Sekdes sesuai aturan adalah perangkat yang harus mendapat SK dari kepala desa bukan bupati.

Kemauan AKD mendapat jawaban dari pemerintah kabupaten Tulungagung melalui Kasubag Aparatur Pemerintahan Desa bagian pemerintahan setda, Yudi Erwanto.

Menurut Yudi, selama ini bupati Tulungagung Maryoto Birowo telah mengambil langkah yang tepat dalam mengambil kesimpulan mengenai Sekdes PNS. "Kita berpedoman petunjuk bupati, sejauh ini (sekdes) tetap kita pertahankan," ujar Yudi.

Meski telah di atur oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terkait kedudukan sekretaris desa, Yudi menjelaskan jika aturan itu masih menunggu Peraturan pemerintah. "Hingga saat ini tidak ada PP (peraturan pemerintah) yang mengatur secara khusus mengenai sekretaris desa berstatus PNS ini," tambah Yudi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Tulungagung berita tulungagung

Berita Lainnya