Terungkap, Sekdes PNS Diminta Ditarik dan Diisi Penduduk Setempat, Apa Bisa? | Tulungagung TIMES
penjaringan-bakal-calon-jatimtimes099330c15d1b4323.jpg

Terungkap, Sekdes PNS Diminta Ditarik dan Diisi Penduduk Setempat, Apa Bisa?

Feb 07, 2020 14:57
Gunawan Ketua Komisi A DPRD Tulungagung pasca hearing dengan AKD (Foto: Anang Basso / TulungagungTIMES)
Gunawan Ketua Komisi A DPRD Tulungagung pasca hearing dengan AKD (Foto: Anang Basso / TulungagungTIMES)

Pasca rapat dengar pendapat (hearing) dengan Asosiasi Kepala Desa (AKD), Gunawan Ketua komisi A DPRD Tulungagung mengungkapkan jika sekretaris desa berstatus PNS baik titipan atau Sekdes yang diangkat jadi PNS diminta untuk ditarik. Alasannya menurut Gunawan yang didapat dari kepala desa adalah agar Sekdes dapat diisi oleh penduduknya.

"Minta ditarik agar kepala desa dapat mengangkat Sekdes dari penduduk setempat khususnya warga yang pandai," ungkap Gunawan, Jumat (07/02) siang.

Komisi A mengaku heran, pasalnya untuk mengisi kekosongan perangkat desa dengan ujian bukan hanya penduduk setempat yang boleh mengikutinya. Namun, ujian boleh diikuti oleh warga negara Indonesia (WNI) dimanapun berdomisili.

Apakah ada aroma permainan yang terselip terkait dengan keinginan kepala desa untuk mengganti Sekdes dengan penduduk setempat, Gunawan enggan berkomentar.

"Itu bukan ranah kita, yang jelas terkait aspirasi ini akan kita konsultasikan ke Kemendagri," paparnya.

Komisi A juga akan membahas masalah penarikan sekretaris desa yang diminta AKD dengan pihak terkait.

"Tidak perlu bupati (untuk membahasnya), cukup kita rapatkan dengan sekda, BKD dan kabag pemerintahan untuk membahas dan mencari solusinya," terang Gunawan.

Sebagai wakil rakyat, dirinya menghargai aspirasi yang disampaikan kepala desa yang tergabung dalam AKD terkait hal tersebut. Namun untuk memastikan apakah aspirasi itu diikuti atau tidak, Gunawan akan mengembalikan pada peraturan yang berlaku.

"Namanya permintaan, jadi kita akan bahas dan sampaikan. Hasilnya kita akan kembalikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Muhammad Sholeh menegaskan jika pihaknya meminta agar Sekdes yang berstatus Pegawai Negeri Sipil minta agar ditarik. Alasan yang menjadi dasar agar Sekdes PNS ditarik menurutnya adalah UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mengamanatkan bahwa kedudukan Sekdes merupakan perangkat desa.

"Intinya Sekdes itu punya SK Kepala Desa bukan SK Bupati, jelas ya," kata Sholeh.

Karena sudah menjadi aturan, pihak kepala desa ingin agar ada kejelasan mengenai posisi Sekdes sehingga jika ada sekdes di desa yang berstatus PNS boleh diganti tanpa harus menunggu SK mutasi.

"Jika ada penjaringan atau penyaringan itu tidak harus menunggu Sekdes ditarik. Mengapa tidak ditarik, sambil menunggu Sekdes baru dilantik agar tidak terjadi kekosongan," terangnya.

Dari sekitar 130 sekretaris berstatus PNS, AKD tidak mempermasalahkan hal lain termasuk tidak paham IT atau tidak dapat mengoperasikan komputer. Namun, Sholeh kembali menegaskan jika kedudukan Sekdes sesuai aturan adalah perangkat yang harus mendapat SK dari kepala desa bukan bupati.

Kemauan AKD mendapat jawaban dari pemerintah kabupaten Tulungagung melalui Kasubag Aparatur Pemerintahan Desa bagian pemerintahan setda, Yudi Erwanto.

Menurut Yudi, selama ini bupati Tulungagung Maryoto Birowo telah mengambil langkah yang tepat dalam mengambil kesimpulan mengenai Sekdes PNS.

"Kita berpedoman petunjuk bupati, sejauh ini (sekdes) tetap kita pertahankan," ujar Yudi.

Meski telah diatur oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terkait kedudukan sekretaris desa, Yudi menjelaskan jika aturan itu masih menunggu Peraturan Pemerintah.

"Hingga saat ini tidak ada PP (peraturan pemerintah) yang mengatur secara khusus mengenai sekretaris desa berstatus PNS ini," tambah Yudi.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Tulungagung berita tulungagung

Berita Lainnya