10/12/2022 Hanya Menyoal Sekdes Berstatus ASN, Pengurus AKD Larang Wartawan Meliput | Tulungagung TIMES

Hanya Menyoal Sekdes Berstatus ASN, Pengurus AKD Larang Wartawan Meliput

Feb 07, 2020 10:22
Sejumlah pengurus AKD sebelum rapat digelar di ruang aspirasi DPRD Tulungagung. (Foto: Anang Basso/Tulungagung TIMES)
Sejumlah pengurus AKD sebelum rapat digelar di ruang aspirasi DPRD Tulungagung. (Foto: Anang Basso/Tulungagung TIMES)

Pewarta: Anang Basso | Editor: Nurlayla Ratri

Seperti yang dijadwalkan sebelumnya, pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) menggelar rapat dengar pendapat dengan komisi A DPRD Tulungagung. Sebelum memasuki ruang aspirasi, para kepala desa akan menyoal tentang ketentuan sekretaris desa (sekdes) yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih dipertahankan di desa.

"Bukan mempermasalahkan, tapi kita ingin mendapat kejelasan terkait UU yang sudah mengatur itu," kata Kepala Desa Pucung Lor, Imam Sopingi sebelum memasuki ruangan.

Imam tidak mau menjelaskan secara rinci karena pertemuan baru akan diselenggarakan dengan jajaran komisi A.

Saat didalam ruangan, humas AKD Muhammad Akris Riyanto meminta waktu untuk menyampaikan keinginannya agar hearing yang akan dilaksanakan digelar tertutup tanpa awak media.

"Saya ingin sampaikan, pertemuan ini saya minta digelar tertutup dan tidak diliput media. Nanti setelah selesai, kita akan jelaskan hasil rapat ini," kata Akris sambil mempersilakan wartawan yang di dalam ruangan untuk keluar.

Salah satu wartawan, Wiwi Eko dari Harian Bhirawa mengaku heran dengan keputusan hearing tertutup tersebut. Menurutnya, rapat dengar pendapat yang tertutup itu biasanya hanya terkait dengan pertahanan negara. Namun ternyata kepala desa yang tergabung dalam AKD justru minta rapat tertutup hanya dengan materi sekretaris desa yang berstatus ASN.

"Ini tidak wajar, ini hearing biasa tapi kok minta tertutup. Apa yang terjadi," tanya Eko.

Kepala desa harusnya berani secara terbuka dan memahami jika ada kebijakan yang kurang, dibahas dengan terbuka dan bisa di akses publik.

"Masalah yang disampaikan harusnya bisa di akses publik, agar bisa mendapat masukan yang lebih baik. Bukan malah rapat tertutup," terangnya.

Hingga saat berita ini diturunkan, rapat dengar pendapat masih berlangsung di ruang aspirasi.

Terlihat ketua AKD Muhammad Sholeh, sekretaris Nanang Setiawan serta didampingi pengurus lainnya yang turut hadir di ruangan untuk menyampaikan aspirasi ke komisi A. 

 

Judul berita Hanya Menyoal Sekdes Berstatus ASN, Pengurus AKD Larang Wartawan Meliput.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Topik
Tulungagung berita tulungagung

Berita Lainnya