10/12/2022 Sekdes Berstatus PNS di Tulungagung Masih Dipertahankan | Tulungagung TIMES

Sekdes Berstatus PNS di Tulungagung Masih Dipertahankan

Feb 04, 2020 10:10
Yudi Erwanto, kasubag aparatur pemerintahan desa bagian pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung. / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES
Yudi Erwanto, kasubag aparatur pemerintahan desa bagian pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung. / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES

Pewarta: Anang Basso | Editor: Yunan Helmy

Meski sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2014,  Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum berencana menarik 130-an sekretaris desa (sekdes) berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Mereka yang bertugas di desa bakal dipertahankan sambil menunggu peraturan pemerintah mengenai penempatan sekdes PNS atau ASN jika ditarik dari tugasnya sebagai sekretaris di desa.

"Pada saat peraturan daerah yang berlaku, sekdes yang diangkat PNS tetap menjalankan tugasnya sampai menunggu peraturan pemerintah," kata Kasubag Aparatur Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung Yudi Erwanto.

Namun, karena hingga saat ini penarikan sekdes berstatus PNS  ini masih belum dilaksanakan, menunggu peraturan yang konkret tentang penempatan pasca-ditarik. "Peraturan pemerintah yang ada ternyata tidak mengatur secara spesifik ataupun secara jelas yang mengatur penempatan  sekdes dengan status PNS ini," tambahnya.

Lantaran tidak diatur dengan jelas penempatannya, sekretaris desa yang berstatus PNS ini dikembalikan kepada bupati untuk mengaturnya. "Masalah ini kemudian sepenuhnya menjadi kewenangan bupati," terang Yudi.

Sekretaris desa yang diangkat menjadi PNS ini, menurut Yudi, sesuai peraturan yang ada juga tetap bisa dilakukan mutasi. Di antaranya karena adanya pelanggaran disiplin dan mengundurkan diri. "Selama sekdes yang ada tidak melakukan hal-hal indisipliner atau mengundurkan diri, itu tetap menjadi kewenangan bupati," ucapnya.

Namun, jika sekdes dengan status PNS bisa dimutasi sewaktu-waktu jika pemerintah desa melaksanakan pengisian perangkat desa baru. "Mutasinya menunggu terbentuknya sekdes yang baru. Aturannya membolehkan. Tapi sebaiknya tetap koordinasi dengan camat," kata dia.

Sama halnya dengan sekretaris desa yang diangkat menjadi PNS, sekdes hasil penugasan dengan status PNS ini tetap saja bisa dipertahankan oleh pihak desa selama dianggap masih dibutuhkan dan kinerjanya dianggap bagus.

Menurut Yudi, banyak desa saat melaksanakan pengisian jabatan perangkat hanya laporan ke camat masing-masing dan tidak memberi tembusan ke pihak kabupaten atau bagian pemerintahan. "Memang itu tidak ada kewajiban mendapat laporan atau tembusan. Namun jika ada kesalahan, tetap kami dilibatkan," terangnya.

PNS yang ditugaskan menjadi sekdes ini jika di desa sebagai perangkat desa dan di bawah kendali kepala desa. Tapi karena merupakan PNS, jika diberhentikan dari perangkat desa, maka status PNS-nya tetap melekat dan menjadi kewajiban kecamatan masing-masing selaku pembina untuk ditempatkan di mana.

 

Judul berita Sekdes Berstatus PNS di Tulungagung Masih Dipertahankan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Topik
Tulungagung berita tulungagung

Berita Lainnya