Pemerintah Indonesia bertekad memperkuat dan mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin saat agenda kerja di Malang, Rabu 27 November 2019. Menurut dia, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut difokuskan kepada empat hal.
"Yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, pengembangan dan perluasan keuangan syariah, pengembangan dan perluasan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah," bebernya.
Ma'ruf menjadi keynote speaker dalam International Halal Festival, International Halal & Thayyib Conference 2019: Toward a Halal and Thayyib World: Strategies for New Halal Landscape di Gedung Samantha Krida Universitas Brawijaya (UB), Rabu (27/11/2019).
Pengembangan dan perluasan industri produk halal tersebut, kata Ma'ruf, menjadi penting karena Indonesia tidak ingin hanya menjadi konsumen. "Apalagi hanya sebagai 'tukang stempel' halal bagi produk-produk dunia yang masuk ke Indonesia," ungkap nya.
Indonesia seharusnya menjadi produsen dan bahkan harus mampu mengekspor produk halal tersebut. "Potensi produk untuk pasar halal dunia sangat besar. Tidak saja produk makanan dan minuman halal, tetapi juga termasuk jasa pariwisata, fashion muslim, media dan entertainment muslim, serta kosmetik dan obat-obatan," ujarnya.
Pengembangan dan perluasan keuangan syariah, kata mantan ketua MUI ini, juga perlu terus didorong lantaran masih jauh dari potensinya. "Sampai Januari 2019, market share keuangan syariah di Indonesia, termasuk perbankan dan asuransi, baru mencapai 8,6 persen. Khusus untuk perbankan syariah baru mencapai 5,6 persen," beber Ma'ruf.
Di sisi lain, upaya pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah juga penting untuk didorong. Selain perluasan kegiatan usaha syariah skala menengah dan besar, pengembangan juga diperlukan dalam konteks untuk mendorong usaha mikro dan kecil (UMK) lainnya.
"Hal ini penting mengingat usaha mikro dan kecil menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja yang menyerap 59,3 juta pekerja atau 75,3 persen dari seluruh pekerja," katanya.
Momentum pengembangan ekonomi dan keuangan syariah saat ini penting untuk dijaga. Menurut Ma'ruf, Presiden Jokowi telah memberikan dukungan politik yang kuat.
"Bapak Presiden bersama saya akan memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan akan memperkuat Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui revisi Peraturan Presiden No 91 Tahun 2016," ungkap nya.
Usulan revisi perpres tersebut akan mencakup perluasan lingkup keuangan syariah diperluas menjadi lingkup ekonomi dan keuangan syariah, perubahan struktur kelembagaan dengan presiden sebagai ketua dan wakil presiden sebagai ketua harian, serta perubahan lain yang diperlukan.
Di akhir paparannya, Ma'ruf menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Konferensi Halal & Thoyyib 2019 ini yang merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
"Saya sampaikan apresiasi kepada (Universitas) Brawijaya yang ternyata merupakan pelopor daripada pengembangan ekonomi syariah di Indonesia," pungkas nya.
Dikatakan Rektor UB Nuhfil Hanani, UB telah bertekad menjadikan studi halal menjadi center of excellence, pusat-pusat pertumbuhan studi tentang halal. "Baik dari aspek material halal, teknologi yang berbasis proses produksi halal, gizi dan kesehatan, penguatan regulasi halal, pengembangan ekonomi halal yang didukung keuangan Islam, pariwisata dan media halal, pengembangan literasi dan penguatan masyarakat," ucapnya.
UB juga bertekad untuk mempelopori penciptaan tenaga handal yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memajukan industri halal dari jenjang S1. "Juga menggalakkan forum-forum ilmiah yang mengkaji secara rutin perkembangan ekosistem halal. Salah satunya dengan mengadakan International Halal Festival setiap tahun," pungkas nya.