Bupati Tulungagung Maryoto Birowo
 / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Wacana permintaan kenaikan penghasilan tetap (siltap) dan mobil dinas yang disampaikan para kepala desa di Kabupaten Tulungagung, rupanya, masih belum dapat dipenuhi dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo untuk menjawab aspirasi yang disampaikan sebelumnya.

"Ya usulan tersebut  harus kami kaji. Aturannya bisa atau tidak karena dananya cukup besar," ujar Maryoto, Rabu (20/11) siang.

Bupati justru ingin agar para kepala desa mendukung langkah pemerintah Kabupaten dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. "Yang diprioritaskan adakah pelayanan masyarakat," terang Maryoto.

Jawaban lebih gamblang disampaikan oleh Kabag Humas Galih Nusantoro. Atas nama bupati, Galih mengatakan bahwa keinginan kepala desa itu masih tahap wacana atau belum resmi disampaikan ke bupati.

"Bapak Bupati belum mendapatkan laporan resmi  terkait dengan laporan lisan Bapak Pj Sekda. Tentunya kami harus melihat kemampuan keuangan daerah," ungkap Galih.

Meski belum resmi, Galih memperkirakan jika wacana itu harus direalisasikan saat ini, maka akan terbentur dengan kemampuan keuangan daerah. "Untuk konstruksi keuangan saat ini sepertinya belum mampu," ucapnya.

Sebelumnya, buntut naiknya penghasilan tetap perangkat desa di Tulungagung ternyata membuat kecemburuan para kepala desa. Dari sumber terpercaya, para kepala desa sedang berjuang menyampaikan keinginannya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

"(Penghasilan) kepala desa harusnya juga naik. Perangkat desa saja siltapnya dinaikkan," ujar PT, salah satu kepala desa.

Saat ini, penghasilan tetap yang diberikan pemerintah per bulan untuk kepala desa sebesar Rp 3.100.000 per bulan. "Itu masih dipotong pajak. Kami hanya terima sekitar 2,9 juta," kata PT.

Sedangkan sekretaris desa menerima siltap sebesar Rp 2.400.000 per bulan. "Sekdes juga tidak mengalami kenaikan," ujarnya.

Sedangkan perangkat desa dari yang sebelumnya Rp 1.850.000  menjadi Rp 2.240.000.

Upaya yang dilakukan kepala desa,  menurut PT, Selasa (19/11) mereka sudah menghadap plt sekretaris daerah dan akan meneruskan aspirasi tersebut ke bupati Tulungagung.