Mendaftar dan menjadi salah satu kandidat wakil bupati Tulungagung, Kepala Desa Bendilwungu, Kecamatan Sumbergempol, Mohammad Soleh sudah mengikuti fit and proper tes yang diselenggarakan DPD PDIP Jawa Timur.
Di tengah menunggu hasil yang akan dibawa ke DPP, beredar tanda tangan dukungan dari sejumlah kepala desa (kades) di Tulungagung, khususnya di Kecamatan Boyolangu. Foto tanda tangan plus stempel bukti dukungan itu menyebar luas lewat aplikasi Whatsapp.
Dari salah satu postingan yang tersebar itu, ada 16 nama kades yang membubuhkan tanda tangan dukungan kepada Soleh. Buntutnya, tanda tangan dukungan ini menimbulkan prasangka bahwa para kades ikut dalam politik praktis.
Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung Supriyono menanggapi dukungan itu sebagai model dukungan kuno dan sudah basi. Menurut dia, penggalangan tanda tangan itu hanya sebatas iming-iming ke partai bahwa calon itu membawa gerbong besar.
Jika dia terpilih, seolah gerbong para kades itu akan otomatis mendukung PDI Perjuangan. “Itu model yang sudah berlaku 15 tahun lalu. Sudah basi,” ucap Supriyono.
Supriyono memastikan, PDI Perjuangan tidak tertarik dengan cara-cara seperti itu. Apalagi pemilihan wakil bupati dilakukan di internal DPRD Tulungagung, bukan pilihan rakyat.
Penggalangan dukungan para kades tidak akan memengaruhi apa pun. “Model-model seperti itu tidak ngaruh. Kecuali ini pemilihan dilakukan oleh rakyat langsung,” tegas Supriyono.
Sementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengaku belum tahu soal penggalangan tanda tangan itu. Maryoto justru meminta semua pihak menaati mekanisme yang berjalan dan dirinya berjanji akan menindaklajuti laporan itu karena ada potensi pelanggaran aturan. “Kalau sampai ada kesepakatan hitam di atas putih, akan kami tindak lanjuti,” ujar dia.
Sementara Kasubag Aparatur Pemerintahan Desa, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung, Yudi Irwanto mengatakan, belum ada laporan terkait foto penggalangan dukungan para kades itu. Yudi belum memastikan apakah dukungan para Kades masuk ranah politik praktis. Alasannya pemilihan calon wakil bupati bukan lewat pemilihan umum, namun pemilihan internal DPRD.
“Kami akan pelajari dulu, apakah masuk politik praktis. Karena pemilihan wabup ini mekanismenya beda,” pungkas Yudi.
