Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Mashud (foto : Joko Pramono/ JatimTIMES)
Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Mashud (foto : Joko Pramono/ JatimTIMES)

Belum beresnya distribusi seragam gratis untuk kelas 1 dan 7 di Kabupaten Tulungagung, Komisi A DPRD Tulungagung akan melakukan pemeriksaan terhadap distribusi ini.

Sesuai dengan kontrak, pengadaan seragam itu seharusnya selesai pada tanggal 20 Oktober 2018 lalu, namun distribusi masih dilakukan meskipun tenggat waktu sudah terlewati.

“Kita akan cek ulang, sudah 90%, atau 80% atau 75%,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung, Mashud kemarin malam (23/10).

Pria paruh baya itu menambahkan, saat ini beberapa seragam sudah mulai didistribusikan. Namun belum semua seragam selesai dan didistribusikan ke lembaga sekolah.

“Nanti kita cek apa yang menjadi kendala,” imbuh Mashud.

Kedepanya, agar tidak terulang lagi kisruh bantuan seragam gratis ini, pihaknya mengusulkan agar bantuan diganti dengan kain bahan ditambah dengan uang jahit. Hal itu juga bertujuan untuk memperdayakan penjahit lokal. Mashud ungkapkan pemenang tender kemarin berasal dari luar kota semua, namun pengerjaan seragam gratis tetap dilakukan oleh penjahit lokal.

“Pemenang tender dari Pekalongan, seragam olahraga dari Bali, tapi pengerjaanya tetap dari Tulungagung,” ungkap Mashud.

Pihaknya juga menemukan kualitas seragam gratis yang kurang bagus. Mulai dari luntur hingga ukuran yang tidak sesuai. Untuk seragam olahraga, pihak pemenang tender tidak pernah melakukan pengukuran di sekolah-sekolah.

“Kaos seragam luntur, dari warna merah putih menjadi merah semua, lalu kaos seragam ukuranya XL semua dan itu kesalahanya dari pemenang tender,” tutur Mashud.

Sebelumnya, Plt Bupati Tulungagung Maryoto Birowo berencana memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Suharno atas keterlambatan pembagian seragam gratis bagi siswa kelas 1 dan 7.

Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi keterlambatan bantuan seragam gratis yang tak kunjung jadi dan didistribusikan ke siswa kelas 1 dan 7. “Nanti akan kami panggil beserta yang menanganinya (pemenang tender pengadaan seragam gratis),” ucap Maryoto.

Adanya keterlambatan pengerjaan dan distribusi seragam itu, rencananya Pemkab Tulungagung akan mengklaim denda atas denda keterlambatan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. “Kami sudah mengingatkan. Tapi kalau menyalahi kontrak akan kami klaim,” ujar Maryoto Birowo lebih lanjut.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Suharno akui sudah mendistribusikan seluruh seragam ke sekolah-sekolah. Namun saat ditunjukkan banyak sekolah yang belum mendapatkan seragam gratis, dirinya berkilah distribusi belum sampai ke sekolah tersebut.

Padahal kontrak pengadaan dan pendistribusian seragam gratis itu berakhir pada 20 Oktober 2018 lalu. “Mulai tanggal 20 didistribusikan,” ujarnya.

Saat ditanyakan sampai kapan distribusi akan selesai, pria berkacamata itu berkata tidak mengetahui kapan distribusi selesai. Namun dirinya menargetkan akhir bulan ini distribusi sudah harus selesai. “Tidak tahu, akhir bulan ini sudah harus selesai,” jawabnya pada awak media.

Dirinya telah mendengar adanya seragam yang ukuranya tidak sesuai dengan kebutuhan. Suharno memerintahkan kepada seluruh kepala sekolah agar mendata seragam gratis yang masuk. Jika ada ukuran yang tidak sesuai maka harus dikembalikan. “Pihak penyedia sudah saya panggil untuk mengganti yang ukurannya tidak sesuai,” katanya dengan tegas.

Bahkan dirinya melarang wali murid untuk membeli seragam baru bagi anaknya yang kelas 1 dan 7. Dirinya meminta menunggu distribusi seragam gratis dari pemerintah kabupaten.