Kementerian Perumahan Dorong Kota Malang Jadi Motor Program Perumahan Rakyat, Kredit hingga Rp 500 Juta

JATIMTIMES - Pemerintah terus menggeber program perumahan rakyat dengan skema kredit bersubsidi yang kini menyasar dua sisi sekaligus: suplai dan permintaan. Program ini digadang-gadang sebagai solusi percepatan penyediaan hunian layak, serta dorongan signifikan bagi pelaku UMKM di tengah tantangan keterbatasan lahan urban. Menariknya, Kota Malang disebut-sebut bakal jadi lokomotif utama program ini di Jawa Timur.

Dalam sosialisasi program Kredit Perumahan Rakyat dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP dan SLPP) yang digelar Rabu (22/10/2025), Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Didyk Choiroel, memaparkan bahwa pemerintah membidik total kredit senilai Rp 130 triliun, masing-masing Rp 117 triliun untuk sisi suplai dan Rp 13 triliun untuk sisi permintaan.

Baca Juga : Jalur Malang-Kediri Lumpuh Akibat Terhalang Pohon Tumbang

“Untuk pengembang, kontraktor, hingga pemilik toko bangunan, disiapkan kredit mulai Rp 5 miliar sampai Rp 20 miliar dengan subsidi bunga 5 persen,” jelas Didyk.

Yang tak kalah menarik, pelaku UMKM juga menjadi sasaran utama. Pemerintah membuka peluang kredit hingga Rp 500 juta dengan bunga ringan hanya 6 persen bagi mereka yang memanfaatkan rumah sebagai tempat usaha, khususnya di kawasan yang mengusung konsep hunian produktif seperti Kayutangan Heritage di Kota Malang. “Contohnya rumah dengan garasi yang diubah jadi etalase online shop. Sangat relevan untuk UMKM zaman sekarang,” terang Didyk.

Pemerintah pusat menaruh harapan besar pada Kota Malang sebagai penyerap utama program ini di Jatim. Tak tanggung-tanggung, Didyk menyebutkan target penyaluran FLPP hingga 4.000 unit hingga akhir Desember 2025, dengan rincian 300 unit di Kota Malang dan 1.600 unit di Kabupaten Malang.

Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah juga mulai mendorong pengembangan rumah susun sebagai solusi keterbatasan lahan. Skema SLPP pun akan diarahkan ke proyek-proyek vertikal yang dinilai lebih efisien dan sesuai kebutuhan urban.

Didyk mencontohkan proyek rumah susun di Kemayoran, Jakarta yang sukses dibangun lewat skema SLPP pada 2018-2019. Pola yang sama dinilai sangat potensial diterapkan di Kota Malang. “Kalau mau tinggal di kota, ya harus siap dengan konsep vertikal. Kita ingin SLPP ini jadi jawaban,” tegas Didyk.

Baca Juga : Peringati Hari Santri Nasional, Rumah Sedekah Bantu Warga Kursi Roda

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah mahalnya harga tanah dan terbatasnya ketersediaan lahan di kawasan urban. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pun angkat bicara. Ia menyebut hal itu cukup menjadi problem tersendiri. “Memang ini jadi problem utama di Malang. Tapi kami sudah siapkan solusi dengan memperkuat konektivitas antarwilayah di Malang Raya,” jelas Wahyu.

Wahyu mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan Kota Batu akan menjadi kunci. Dengan banyaknya warga Kabupaten Malang yang bekerja di Kota Malang, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi prioritas agar integrasi kawasan Malang Raya bisa berjalan optimal.