Seratus Suspek Campak Muncul di Kota Malang, Dinkes Tunggu Hasil Laboratorium
Reporter
Riski Wijaya
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
04 - Apr - 2026, 06:49
JATIMTIMES - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang mencatat adanya temuan kasus suspek campak hingga Maret 2026. Meski demikian, hingga kini belum ada kasus yang terkonfirmasi positif.
Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, mengungkapkan bahwa temuan suspek berasal dari berbagai fasilitas kesehatan, terutama puskesmas. Seluruh kasus tersebut saat ini masih dalam tahap pemeriksaan laboratorium.
Baca Juga : Retribusi Parkir Kota Malang 2026 Masih Tertatih, Dishub Siapkan Evaluasi Menyeluruh
“Kalau suspek ada, tetapi yang terkonfirmasi masih belum ada. Suspek dari semua faskes, terutama puskesmas, kami kumpulkan untuk dilakukan pemeriksaan ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya,” jelas Husnul.
Ia menambahkan, apabila dari hasil pemeriksaan di BBLK Surabaya ditemukan indikasi mengarah ke campak, maka sampel akan dilanjutkan untuk uji lanjutan ke laboratorium di Jakarta.
“Kalau dari BBLK Surabaya pemeriksaan suspeknya terindikasi, baru dikirimkan ke Jakarta,” imbuhnya.
Secara jumlah, Dinkes mencatat terdapat sekitar 100 kasus suspek campak yang tersebar di seluruh wilayah Kota Malang. Kasus tersebut dilaporkan berasal dari 16 puskesmas yang ada.
“Kurang lebih di angka 100. Itu tersebar di seluruh 16 puskesmas di Kota Malang,” terang Husnul.
Di tengah temuan tersebut, tenaga kesehatan (nakes) di fasilitas layanan kesehatan disebut telah menerapkan langkah antisipasi dasar. Namun, penggunaan alat pelindung diri (APD) belum sampai pada level seperti saat pandemi Covid-19.
Baca Juga : Puguh DPRD Jatim Apresiasi Uji Coba MBG Prasmanan di Malang: Penyajian Lebih Fresh
“Paling tidak mereka menggunakan masker, sarung tangan, dan hand scrub. Untuk APD lengkap seperti saat Covid-19 belum, tetapi ketersediaannya sudah cukup di puskesmas,” ujarnya.
Terkait kemungkinan vaksinasi massal seperti saat pandemi Covid-19, Husnul menyebut pihaknya masih menunggu arahan dan analisis dari Kementerian Kesehatan. Keputusan tersebut akan sangat bergantung pada perkembangan kasus yang terkonfirmasi.
“Kalau nanti dalam eskalasi yang besar ada yang terkonfirmasi, mungkin akan ada kebijakan lanjutan termasuk kemungkinan vaksinasi,” pungkasnya.
